Bahlil: Nyali Diperlukan untuk Menghancurkan Mafia Minyak dan Gas di Indonesia

Berdasarkan Bahlil, dibutuhkan keberanian untuk mengambil tindakan keras terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu.

“Nah,

Ini kita sedang menyusun strategi. Untuk menandingi tim besar serta individu-individu tertentu, diperlukan keberanian,” ungkap orang tersebut, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, ketika hadir dalam acara Safari Ramadan di Jombang beberapa minggu lalu, seperti dilaporkan pada Senin (17/3/2025).

Bahlil menggarisbawahi bahwa prioritas pokok pemerintahan saat ini ialah memastikan bantuan harga BBM sampai kepada orang-orang yang layak mendapatkannya dengan tepat. Dia juga menekankan keharusan dalam manajemen anggaran nasional yang terbuka dan bertanggung jawab sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Setiap satu rupiah anggaran pemerintah yang dialokasikan bagi masyarakat, kami bertanggung jawab untuk melindungi, mengecek, dan mengawasi supaya sumber daya tersebut tepat sasaran ke tangan rakyat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo,” tandasnya.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sudah menetapkan alokasi dana signifikan untuk subsidi serta kompensasi terkait energi. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang bernilai Rp 3.621,3 triliun, kira-kira sepuluh belas persennya atau setara dengan Rp 394,3 triliun dipergunakan oleh Kementerian ESDM guna mendukung biaya subsidi dan kompensasi mulai dari Liquefied Petroleum Gas (LPG), bahan bakar minyak (BBM), sampai listrik.

Berikut rinciananya: alokasi dana senilai Rp 87 triliun digunakan untuk subsidi LPG setiap tahunnya, sementara itu subsidi BBM mendapat anggaran sebesar Rp 26,7 triliun dan subsidi listrik mencapai Rp 89,7 triliun. Sementara itu, jumlah keseluruhan dari kompensasi energi adalah sekitar Rp 190,9 triliun.

Berdasarkan Bahlil, menjaga agar subsidi itu tepat sasaran ke kelompok yang layak merupakan tanggung jawabnya sebagaimana ia menjabat sebagai Menteri ESDM. Dia menyatakan, “Aku tak bakal merasa lelah karena setiap warga negara pantas mendapat bantuan, terlebih mereka yang kurang mampu.”

Di samping meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), pihak pemerintah juga menumpuk energi pada pengelolaan gas elpiji bersubsidi bertekanan 3 kilogram (kg). Menurut Bahlil, anggaran untuk subsidi gas elpiji tekanan 3 kg ini mencapai Rp 36 ribu setiap tabung. Secara ideal, biaya dari gas elpiji bertekanan 3 kg itu sepatutnya hanya berkisar antara Rp 18 ribu sampai Rp 19 ribu tiap tabul. Akan tetapi, kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran dalam proses penyaluran produk tersebut, membuat warga biasanya harus merogoh kocek lebih jauh lagi, yakni mulai dari Rp 23 ribu hingga Rp 30 ribu per tabung.

LPG ini sudah dari tahun 2007, Pemerintah tak pernah meningkatkan harga. Subsidi untuk LPG yang diberikan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 36 ribu per tabung. Namun, bagaimana keadaannya? Di tingkat masyarakat, harganya menjadi hanya antara Rp 23 ribu sampai dengan Rp 30 ribu,” jelas Bahlil.

Untuk membantu pemberantasan penyelundupan LPG bersubsidi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambut positif tindakan Biro Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang telah sukses meruntuhkan jaringan pencurian LPG subsidi di Bali. Gabungan tim dari Kepolisian Republik Indonesia berhasil mendeteksi dan menahan sekelompok pelaku pembagi ulang gas dalam satu operasi di tempat simpan mereka di Banjar Griya Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025. Dicurigai bahwa para terdakwa ini melangsir konten gas dari botol LPG ukuran 3 kilogram ke wadah dengan kapasitas lebih besar seperti 12 kilogram dan 50 kilogram tanpa izin resmi.

Kementerian ESDM mengklaim bahwa penanganan pelanggaran dalam pendistribusian LPG bersubsidi tak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Selain itu, pihak berwenang merasa penting adanya kerjasama antara pemerintah, petugas kepolisian, PT Pertamina, beserta warga agar jaminan bagi orang-orang pantas mendapatkan subsidi energi dipenuhi dengan baik. Dengan cara ini, pemerintahan ingin suplai minyak bumi dan LPG bersubsidi dikelola lebih terbuka, efektif, dan akurat kepada target, sehingga dampak positinya dapat dirasakan seutuhnya oleh publik.

Topik pengelolaan dan regulasi energi menjadi perbincangan panas belakangan ini. Hal itu disebabkan oleh berbagai kemungkinan pelanggaran yang ada. Mulai dari LPG, listrik hingga bahan bakar minyak (BBM).