Kebocoran Data NPWP Terjadi Lagi: Sri Mulyani Siapkan Evaluasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merespon adanya dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang beredar luas di platform Breach Forum. Sri Mulyani memastikan bahwa Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan evaluasi mendalam terkait kejadian ini.
Informasi mengenai kebocoran data sebanyak 6 juta NPWP ini pertama kali diungkapkan oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia. Data yang diduga bocor mencakup informasi sensitif seperti NIK, alamat, nomor telepon, dan email pengguna.
Pekan lalu, Teguh Aprianto membagikanスクリーンショット halaman di Breach Forum yang mencantumkan data NPWP yang dijual dengan harga sekitar Rp 153,1 miliar. Dalam screenshot tersebut, terlihat akun yang menjual data diduga milik Bjorka, sosok yang sebelumnya telah dikaitkan dengan kebocoran data dari beberapa lembaga negara lainnya.
Tokoh Publik Terlibat
Lebih mengkhawatirkan, dalam sampel data yang telah diakses Teguh Aprianto, terdapat nama-nama tokoh publik, termasuk Presiden Joko Widodo, serta dua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Keberadaan nama-nama pejabat negara lain dalam data bocor juga semakin memperkuat dugaan terkait seriusnya permasalahan ini. Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan diantaranya tercatat dalam daftar tersebut.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh dalam akun X, dikutip Rabu (18/9/2024).
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & Menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," imbuhnya.
Sri Mulyani Minta Evaluasi Mendalam
Sri Mulyani menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kejadian ini dengan serius. "Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan ini," ungkap Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Menteri Keuangan juga meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu penjelasan detail dari DJP. "Nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen dan tim IT-nya," ujarnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah keamanan di sistem DJP dan mengarah pada pengetatan pengamanan data sensitif konsumsi publik ke depannya.
Serangan siber seperti kebocoran data NPWP memiliki konsekuensi yang serius. Mulai dari potensi penipuan identitas hingga akses ilegal terhadap informasi pribadi individu. Kementerian Keuangan dan DJP diharuskan mengambil langkah-langkah proaktif untuk meminimalkan risiko ini dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pajak negara.
