Jakarta, VOXNES – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan komentar terkait kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belakangan menjadi sorotan publik. Data pajak dirinya, kedua anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, termasuk dalam daftar data yang diduga bocor.
Jokowi menegaskan bagaimana dirinya telah menginstruksikan rápida mitigasi atas peretasan data pajak yang meresahkan. Ia mengutip kejadian serupa di beberapa negara lainnya yang juga menjadi korban peretasan data.
“Kemarin saya sudah sampaikan segera dimitigasi semuanya karena memang banyak negara mengalami hal yang sama, saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi,” kata Jokowi, saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/9/2024).
Bocoran Data Bermodal Rp 150 Juta
Kembali ke kasus kebocoran cela data NPWP, informasi ini dikumandangkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Di antara jutaan data yang diduga bocor tersebut, beberapa data NPWP milik pejabat negara, termasuk Presiden Jokowi dan keluarganya, tercatat.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh dalam akun X, dikutip Rabu (18/9/2024).
Teguh Aprianto menambahkan, NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan juga tercantum dalam sampel data yang diberikan oleh pelaku.
Perberatan Persetruan Dampak Penting Data:
Kasus kebocoran data NPWP ini menguak kembali pertanyaan tentang keamanan data pribadi di Indonesia. Data pribadi penduduk yang tergenang kini berpotensi untuk disalahgunakan, mulai dari penipuan, peretasan, hingga tindak kriminal lainnya.
Parahnya, data NPWP merupakan informasi sensitif yang dapat membuka akses terhadap berbagai aspek kehidupan individu, seperti rekening bank, kepemilikan aset, dan bahkan riwayat transaksi keuangan.
Pemerintah beserta seluruh stakeholder diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk mencegah kebocoran data di masa mendatang. Peningkatan keamanan digital, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber menjadi kunci untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia.
