Dualisme Kepemimpinan Kadin Indonesia: Risiko bagi Iklim Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dualisme kepemimpinan dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menimbulkan ketegangan yang berpotensi menghambat iklim investasi. Sejumlah ekonom menyatakan keprihatinan dan mendesak penyelesaian sengketa segera untuk menghindari kerugian bagi semua pihak, terutama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan investor untuk pertumbuhan ekonomi.
Konflik bermunculan usai Munaslub Kadin 2024 yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum sementara Arsjad Rasjid masih mengklaim kepemimpinan. Situasi ini membingungkan para investor asing dan mendorong mereka untuk menunda investasi sementara ketiadaan kepastian kepemimpinan Kadin.
Ancaman bagi Kepercayaan Investor
Kadin Indonesia memegang peran strategis sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah. Lembaga ini menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan pelaku bisnis dan memberikan masukan bagi kebijakan ekonomi. Kepemimpinan yang terpecah dapat merusak kepercayaan investor terhadap Kadin dan instansi pemerintahan.
Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menekankan bahwa dualisme ini tidak boleh berkepanjangan. Ia mengatakan, "Dualisme ini tidak boleh berlangsung lama. Pemerintah jangan berpihak. Apapun keputusan pemerintah, Kadin pasti akan kembali solid. Sebab, pada umumnya pengusaha lebih memilih sikap pragmatis."
Perpecahan di internal Kadin dapat berdampak negatif bagi sektor ekonomi Indonesia. Investor asing seringkali menjadikan Kadin sebagai salah satu indikator kestabilan politik dan ekonomi. Ketidakjelasan kepemimpinan akan mempengaruhi keputusan investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Peran Pemerintah dalam Menganalisa Situasi
Pemerintah memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik ini. Meskipun Presiden Jokowi meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara internal, pemerintah perlu tetap memantau situasi dan memberikan arahan agar sengketa tidak semakin memanas.
Pemerintah juga perlu bersikap netral dan tidak menunjukkan dukungan kepada salah satu kubu. Intervensi pemerintah yang terlihat memihak salah satu pihak akan menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha dan investor, sehingga menunda proses pemulihan kepercayaan.
Solusi untuk Menetapkan Kepengurusan Kadin yang Tunggal
Menurut Piter Abdullah, solusi terbaik adalah “menahan diri atau sama-sama mundur selangkah.” Artinya, Anindya Bakrie tidak memaksakan kepengurusan Kadin versi Munaslub sementara Arsjad Rasjid tidak asal memecat pengurus yang berbeda pilihan.
Kedua pihak dapat duduk bersama untuk merancang percepatan Munas dengan melibatkan semua pihak, termasuk para pengurus daerah dan anggota Kadin. "Mereka silakan bertarung untuk membuktikan apakah benar pengurus daerah menginginkan pergantian karena Arsjad dianggap melanggar AD/ART, atau jangan-jangan itu klaim sepihak, "tambahnya.
Pengujian klaim dukungan dari kedua kubu juga perlu dilakukan secara transparan dan kredibel untuk menentukan legitimacy pengolosan. Proses investigasi yang adil akan membantu dalam mencari solusi yang dikehendaki oleh seluruh anggota Kadin dan menjaga integritas organisasi.
Penggunaan mekanisme perdamaian dan dialog terbuka akan mempererat kesolidan Kadin dan menunjukkan komitmen untuk membangun lembaga yang kuat dan terdepan dalam bermitra dengan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
