Para ahli di VOXNES.com sedang membahas kemungkinan pembentukan komisi baru di DPR RI seiring dengan rencana pemerintah baru untuk menambah jumlah badan dan kementerian. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPR, Puan Maharani, pada Sabtu (21/9/2023), di Jakarta.
Keputusan Presiden dan Pertimbangan DPR
Puan menjelaskan bahwa rencana penambahan komisi ini masih dalam tahap pematangan dan diskusi.
“Sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang lagi,” ujarnya.
Keputusan Presiden untuk menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya memicu perdebatan mengenai kebutuhan komisi baru di DPR RI.
“Dengan adanya rencana penambahan kementerian tentu saja kemungkinan nanti akan penambahan komisi di DPR RI untuk bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian tersebut,” terang Puan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, sebelumnya juga mengungkapkan kemungkinan penambahan jumlah komisi di DPR RI. Hal ini sejalan dengan wacana penambahan atau pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran.
DPR dan Aliansi Kementerian
Saat ini, DPR RI memiliki sebelas alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor dan masing-masing bermitra dengan kementerian-lembaga.
“Ya bisa jadi (jumlah komisi DPR bertambah) karena itu pasti akan disesuaikan dengan portofolio kementerian yang disusun dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran,” ujar Ace.
Peran Komisi di DPR RI
Komisi memainkan peran penting dalam sistem perwakilan rakyat Indonesia. Sebagai sub-organ dari DPR, komisi menyimbolkan representasi yang lebih spesifik dan dalam – mengalihkan fokus ke sektor-sektor tertentu dalam pemerintahan.
Keahlian dan konsentrasi masing-masing komisi memungkinkan DPR untuk meliput isu-isu kompleks dengan lebih pakar dan mendalam. Peran komisi mencakup:
- Penegakan Kepemerintahan: Komisi mengawasi kelancaran pelaksanaan program pemerintah dalam bidang masing-masing. Mereka berfokus pada efektivitas program, penggunaan anggaran, dan pencegahan korupsi.
- Diskusi Politik &Perumusan Kebijakan: Komisi menyediakan forum bagi anggota DPR dan pihak terkait untuk berdiskusi mendalam tentang isu-isu strategis di bidang yang mereka kuasai. Diskusi ini menghasilkan rekomendasi dan saran untuk perumusan kebijakan yang lebih baik.
- Evaluasi Kebijakan: Komisi menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dirumuskan dan diimplementasikan pemerintah. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan potensi perbaikan program pemerintah.
- Menjadi Mitra Kementerian: Komisi bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas isu-isu strategis, menyelesaikan masalah, dan menyusun rencana strategis di bidang masing-masing sektor.
Penggunaan komisi dalam sistem perundang-undangan Indonesia menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.
