Voxnes.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar proses penunjukan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2024 dipersingkat dan selesai pada bulan Juni 2025. Sedangkan bagi pejabat pemerintah yang bekerja berdasarkan kontrak (PPPK), pelaksanaannya direncanakan akan dilakukan pada Oktober 2025.
“Dengan demikian, sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden, beliau pun membuat keputusan dan setuju untuk memberikan arahan seperti ini: pertama, proses pengangkatan CASN akan dipersingkat; yakni bagi CPNS harus selesai paling lama pada akhir Juni tahun 2025, sementara itu semua PPPK wajib diselesaikan secara keseluruhan paling telat pada akhir Oktober tahun 2025,” jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat konferensi pers tentang “Pengangkatan CASN Tahun 2024” yang diselenggarakan di kantor Kemenpan RB di Jakarta, hari Senin.
Dia menggarisbawahi pentingnya penuntasan proses pengangkatan ASN ini supaya diikuti dan dilaksanakan berdasarkan kesediaan setiap kementerian/instansi serta tiap pemerintahan daerah dan unit yang relevan.
Berikutnya, Presiden Prabowo menyampaikan arahan supaya analisis serta simulasi segera dijalankan sambil tetap mengakomodir kemampuan individu masing-masing dalam mencapai ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah agar pemberian penempatan bisa dilaksanakan menurut kalender baru yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya, sambung Hadi, Presiden mengingatkan semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar tetap memelihara prinsip-prinsip meritokrasi dalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait dengan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kontrak (PPPK) pada tahun 2024.
“Ini adalah kebijakan afirmatif yang terakhir untuk proses seleksi PPPK pada tahun 2024 ini; harapannya setelah itu, penyerapan Aparatur Sipil Negara akan dilakukan lewat saluran rekruitmen standar berdasarkan aturan yang berlaku serta pastinya disesuaikan dengan keperluan organisasi,” katanya.
Presiden pun menegaskan bahwa langkah ini tidak bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, melainkan agar bisa memastikan layanan kepada publik berlangsung efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Sebelumnya, pada Jumat (7/3), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut bahwa proses perekrutan pegawai negeri sipil untuk tahun 2024 akan memakan waktu cukup lama karena perlu dijalankan dengan teliti serta berhati-hati.
“Pergantian jadwal penempatan CPNS tahun 2024 telah ditentukan melalui kesepakatan bersama antara pihak pemerintahan dan Komisi II DPR RI dalam pertemuan pembicaraan terbuka, Kamis, tanggal 5 Maret 2025 kemarin,” ungkap Rini dalam pernyataannya dari Jakarta, Jum’at (7/3).
Menurut Rini, informasi terkait struktur organisasi, posisi kerja, serta lokasi penugasan perlu disesuaikan lagi. Beberapa lembaga pemerintahan masih memerlukan periode tambahan untuk menyelesaikan proses perekrutan ASN baru.
Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana untuk mengatur hal itu agar dapat memastikan penunjukan sekaligus bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 1 Oktober 2025, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berasal dari jalur seleksi pertama ataupun kedua, pada tanggal 1 Maret 2026.
Berdasarkan pertimbangan itu, BKN tengah menyusun rute strategis untuk penempatan bersama CPNS tahun 2024 sebagai panduan bagi lembaga pemerintahan serta semua calon yang sudah dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi, termasuk mereka yang masih menjalani proses seleksi.
Pemerintah sudah menerbitkan peraturan yang menjamin kalau dana untuk gaji karyawan tidak dimasukkan dalam budget yang direduksi.
Kementerian PANRB percaya bahwa dana untuk pegawai non-ASN (tercatat dalam database BKN) selama proses perekrutan PPPK di tahun 2024 sudah dialokasikan oleh setiap kantor, seperti yang diminta Menkopolhukam dan MenPAN-RB.
