VORXNES.com, Jakarta — Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, mencanangkan program quick win yang diusulkan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran mulai tanggal 20 Oktober 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa pada Jumat lalu, yang mengatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memuat delapan program quick win.
“Saya sampaikan bahwa RKP 2025 dipadukan dengan program quick win yang dicanangkan Presiden dan Wapres terpilih,” kata Suharso dalam jumpa pers Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Jakarta, dikutip dari VOXNES.
Tampilan baru pemerintahan era Prabowo-Gibran ini dibalut dengan fokus pada program-program strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung dan terlihat cepat bagi masyarakat. Kedelapan program quick win tersebut diklaim akan menjadi sorotan utama pada pemerintahan baru, diharapkan mampu mengatasi beberapa sektor vital yang membutuhkan perhatian dan solusi cepat.
8 Program Quick Win Prabowo-Gibran
Program quick win ini mencakup berbagai sektor penting, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pertanian. Berikut adalah daftar lengkapnya :
1. Program Makan Bergizi Gratis
Program ini menargetkan 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota dengan anggaran Rp 71 triliun. Program makan siang bergizi gratis di sekolah akan menjadi prioritas utama.
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan pemeriksaan gratis untuk tekanan darah, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik. Dengan anggaran Rp 3,2 triliun, program ini juga menargetkan penurunan kasus tuberkulosis (TBC) menjadi 272 per 100.000 penduduk.
3. Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas
Upgrading kualitas rumah sakit di daerah menjadi prioritas. Program ini berfokus pada peningkatan tipe rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C, serta penambahan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dengan anggaran Rp 1,8 triliun.
4. Renovasi Sekolah
Kebutuhan renovasi sekolah akan dipenuhi dengan dana Rp 20 triliun. Program ini meliputi renovasi ruang kelas, furnitur, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) di 22 ribu sekolah.
5. Pembangunan Sekolah Unggulan
Dengan anggaran Rp 4 triliun, program ini menargetkan pembangunan empat SMA unggulan di IKN, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan juga akan dilakukan di sekitar 90 ribu ruang kelas.
6. Pembentukan Lumbung Pangan Nasional
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan keamanan pangan nasional.
Dengan anggaran Rp 15 triliun, program ini akan membangun lumbung pangan di daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare, sekaligus mendukung dengan sarana dan prasarana pendukung.
7. Peningkatan Gaji ASN
Program ini menargetkan peningkatan gaji Aparatus Sipil Negara (ASN), terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta TNI dan Kepolisian RI secara bertahap.
8. Mendorong Perdwinan Ekonomientera Penyakit
Dengan tujuan untuk mempercepat kualitas SDM Indonesia, program ini akan membantu menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi kalangan muda dan masyarakat luas.
Suharso Monoarfa, selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program quick win ini dirancang untuk memberikan dampak yang langsung terlihat dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. “Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif,” ujarnya.
### DPR Setuju dan Memberi Keleluasaan Selain program quick win, DPR telah menyetujui RAPBN untuk sejumlah program unggulan era Prabowo-Gibran.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menjelaskan, “Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran, khususnya pada Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih,” wiranya kepada wartawan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, 19 September 2024.
Banggar DPR RI bahkan memberikan keleluasaan realokasi anggaran untuk kebutuhan K/L baru. Said Abdullah menyatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun K/L dalam pemerintahan.
Kendati demikian, Banggar DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk subsidi energi yang lebih rendah dibandingkan usulan dari pemerintah.
“Semula Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,41 triliun, dikarenakan asumsi kurs rupiah terhadap US dolar lebih rendah dari usulan pemerintah, awal Rp 16.100 menjadi Rp 16.000,” ujar Said.
