BANDUNG, Voxnes.com
Walhi Jawa Barat mengecam kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang mencakup peran anggota TNI dalam proyek pengembangan fasilitas manajemen limbah.
Partisipasi TNI dalam penanganan sampah dianggap kurang sesuai. Oleh karena itu, Walhi Jawa Barat dengan tegas menentang kebijakan yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menyebut bahwa sebelumnya TNI telah ditugaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 yang berkaitan dengan percepatan penanganan polusi dan degradasi di wilayah DAS Citarum. Akan tetapi, sampai hari ini situasinya belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
Meski demikian, dana signifikan yang sudah dialokasikan oleh pemerintah nasional untuk mengatasi dampak negatif di bawah Program Citarum Harum belum optimal, sementara polusi tetap bertahan.
“Kesalahan ini bisa terlihat dari kegagalan empat kelompok kerja dalam proses PPK DAS Citarum. Empat kelompok itu adalah Kelompok Kerja Lahan Kritis, Kelompok Kerja Pencemaran dan Pengendalian, Kelompok Kerja Sampah, serta Kelompok Kerja Penegakan Hukum,” jelas Iwang melalui pernyataan tertulis pada hari Senin (17 Maret 2025).
Iwang menyebutkan, jika sudah gagal menangani permasalahan Sungai Citarum, bagaimana ia dapat menyelesaikan persoalan sampah yang menjadi tantangan utama di Jawa Barat.
Dia menegaskan, lebih baik TNI dikembalikan ke barak mereka dan mengoptimalkan tanggung jawab dan perannya, daripada terlibat dalam aktivitas di luar keterampilan atau bidang mereka.
Walhi Jabar tetap memberikan apresiasinya meskipun TNI ikut serta dalam upaya pembersihan sungai dari sampah.
Tetapi, bila TNI diminta terlibat dalam penanganan sampah, Walhi berpendapat bahwa lembaga militer tersebut kurang ahli.
“Bisakah TNI mengelola sampah dengan efektif ketika mereka bahkan kesulitan menangani sampah di sungai dan justru membuangnya kembali ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), atau malah membakarnya?” tanya Iwang.
Walhi Jawa Barat, menurut Iwang, sangat prihatin jika pengelolaan dan pemanfaatan limbah ini tidak bisa dijalankan dengan tepat.
Malah, sebaiknya masalah tersebut diselesaikan dengan membakarnya langsung atau mengirimkannya ke pabrik sebagai bahan campuran bakar, namun pendekatan seperti itu sangat tidak tepat.
Menurut Walhi, tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Dedi terlalu cepat tanpa pertimbangan matang. Sebaiknya gubernur Jawa Barat itu lebih dulu mendengarkan dan mengevaluasi masukan dari penduduk Jawa Barat sebelum mengambil keputusan tentang hal tersebut.
Selain itu, Walhi Jabar mengamati bahwa Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan semangat berani yang tinggi, salah satunya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
Diharapkan masyarakat akan memberikan dukungan yang besar untuk sikap itu.
“Sebab apa yang kita perlukan dari pemimpin saat ini adalah semangat berani untuk menerapkan hukuman tanpa memandang siapa kepada para pencemar lingkungan,” tegasnya.
