Dengan menggunakan situs ini, Anda setuju dengan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Penggunaan.
Terima
Jumat, 18 Jul 2025
  • Bookmark
  • Riwayat Bacaan
Ikuti Buletin
Voxnes Logo Voxnes Logo
  • Berita
  • Nusantara

    10 Rekomendasi Drama China di Netflix: Romantis hingga Mengharukan

    Oleh Rany Nasution

    BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Landa Sejumlah Wilayah di Aceh

    Oleh Angga Maulana

    IDI Buleleng Diminta Tingkatkan Capaian Booster

    Oleh Angga Maulana

    10 Lokasi Terlarang di Bumi: Dari Pulau Ular hingga Gua Bersejarah Prancis

    Oleh Rany Nasution

    Positif Covid-19 di Kaltim Bertambah 119 Kasus

    Oleh Angga Maulana

    Kasus Positif Covid-19 di Lampung Tambah 21 Kasus

    Oleh Angga Maulana
  • Global
  • Bisnis
    Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Jakarta, Jumat (11/9/2020). Pemerintah menyebutkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 2 September 2020 mencapai Rp237 triliun atau 30,9 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.

    Airlangga Ungkap Adanya Sinyal Pemulihan Ekononomi Nasional

    Oleh Angga Maulana
    PIS Tambah Enam Armada Tanker Baru

    PIS Perkuat Kapasitas dengan 6 Armada Tanker Baru

    Oleh Adi Ariyanto
    Petugas keamanan berjaga di Check Poin 28 sebagai akses keluar masuk kendaraan PT Freeport di Timika, Papua, Minggu (30/4).

    Menteri Luhut: Divestasi Freeport Selesai 2019

    Oleh Angga Maulana
    Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita (kanan) menunjukkan mesin Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o) di Kantor Pusat Pindad, Kota Bandung, Sabtu (15/9).

    Menperindag Minta Produsen tak Pasarkan Produknya Sendiri

    Oleh Angga Maulana
    BNI Tembus Daftar 1.000 Perusahaan Terbaik Dunia 2024 Versi TIME

    BNI Raih Penghargaan di Daftar TIME 1.000 Perusahaan Terbaik 2024

    Oleh Adi Ariyanto
    Komentar Rocky Gerung soal Munaslub Kadin

    Rocky Gerung Sindir Munaslub Kadin: Begini Kesannya

    Oleh Panggih Suseno
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Indeks
Perbesar FontAa
VoxnesVoxnes
  • Bookmark
  • Riwayat Bacaan
Search
  • Nusantara
  • Global
  • Opini
  • Sosok
  • Bisnis
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Edukasi
  • Olahraga
Sudah punya akun? Masuk
Ikuti Kami
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Voxnes > government > Kebimbangan di Balai Rumah Dinas BRIN: Sanksi Mengancam bagi Para Peneliti Aktif
governmentgovernment regulationsnewspoliticsrules and regulations

Kebimbangan di Balai Rumah Dinas BRIN: Sanksi Mengancam bagi Para Peneliti Aktif

Rany Nasution
Terakhir diperbarui: 26 Maret 2025 12:17 pm
Rany Nasution
Bagikan
AA1B3wsb
Bagikan



Voxnes.com


,


Tangerang Selatan


– Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif di sekitar Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Nasional (BRIN).

BRIN

) dipaksa pergi atau keluar dari tempat tinggal resmi di kompleks tersebut

Puspiptek

Serpong, Tangerang Selatan. Mereka berada dalam cakupan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 tahun 2022 yang membahas Tinggal di Hunian Rumah Negara dalam Kawasan BRIN.

Pantauan

Tempo

Di tempat itu pada Minggu, tanggal 16 Maret 2025, beberapa hunian terlihat tidak dihuni. Namun, sebagian lagi tetap didiami meskipun telah menerima instruksi untuk pindah mulai tanggal 14 Maret. Orang-orang yang bertemu dengan petugas enggan menjelaskan atau memberi alasannya mengapa mereka belum meninggalkan lokasi tersebut.

Mayoritas rumah tampak seperti struktur tua tetapi masih dirawat dengan baik. Beberapa di antaranya memiliki penambahan yang diklaim berasal dari sumber daya pribadi. Di sisi lain, BRIN juga berkelanjutan dalam perbaikan infrastruktur di area tersebut. Salah satu proyeknya telah meliputi pembangunan sebuah lapangan.

mini soccer

yang disewakan untuk umum.

Perintah untuk mengosongkan rumah dinas yang ditempati oleh pegawai aktif pun disebutkan dalam deklarasi grup yang menyebut dirinya sebagai Masyarakat Penyelamat Riset (MPR) Republik Indonesia. Grup ini meminta pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 serta pelestarian harta penelitian nasional dari dominasi pihak swasta dan luar negeri. Aturan tersebut dipandang sebagai ancaman bagi kemajuan ilmu pengetahuan di tanah air.

Baca Juga:Perbedaan Antara Film Adaptasi dan Asli: Mana yang Lebih Menarik?

“Mafia-stilanya swastanisasi: Laboratorium dan rumah dinas diberikan kepada konglomerat, sedangkan peneliti dilempar begitu saja seperti sampah!” demikian tertulis dalam naskah yang mengiringi protes grup tersebut serta pembuatan petisi daring pada tanggal 7 Maret kemarin. Petisi dengan judul ‘Batalkan Swastanisasi Manajemen Laboratorium dan Tanah Badan Penelitian dan Inovasi Nasional’ sudah menerima lebih dari 1.200 dukungan saat tulisan ini dibuat.

Pada bagian pembuka cerita tersebut dikemukakan bahwa tindakan pemulihan ini dinilai menjadi skandal BRIN karena para peneliti harus meninggalkan posisi mereka sebelum tanggal 14 Maret 2025 (Hari ke-14 Ramadhan), tanpa mendapatkan bantuan sosial ataupun alternatif tempat tinggal. Hal itu berdampak pada keluarga yang terbebani dalam pencarian rumah darurat secara mendesak. Sambungan kalimat menyebut hal tersebut sebagai ‘pembangunan kembali fasilitas penelitian oleh sektor swasta dan pengusiran tokoh-tokoh ilmiah selama bulan suci’.

Pada sebuah memorandum resmi dari Kepala Biro Manajemen Aset Negara dan Procurement BRIN tanggal 27 Februari 2025, terdapat informasi sebagai berikut:

file

-nya juga sampai kepada

Tempo

Dinyatakannya aturan mengenai penyusunan penghuni rumah nasional sesuai dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 yang membahas Tentang Penghuni Rumah Negara Di Lingkungan BRIN.

Isi dokumen tersebut mencakup aturan bahwa lisensi tinggal di rumah negeri berlaku untuk satu tahun dan bisa diperbarui sekali dengan masa uji coba. Selanjutnya, perpanjangan lisensi tinggal yang disebutkan tadi hanya valid hingga maksimal satu tahun.

Baca Juga:Tren Busana Lebaran yang Minimalis: Temukan 5 Inspirasi untuk Tampilan Sederhanamu yang Elegan!

Disebutkan pula bahwa orang-orang yang tinggal di tempat kediaman negara wajib membersihkannya dan menyerahkannya bersama dengan kunci-kuncinya ke unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset milik negara tidak lebih dari 30 hari setelah periode izin huni habis atau jika mereka menerima pembatalan izin tersebut.

Berikutnya, jika penghuni rumah negara yang merupakan pegawai negeri aktif gagal untuk meninggalkan rumah negara seperti yang diharapkan, mereka akan menerima sanksi disipliner bagi pejabat sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota dinas yang dikutip

Tempo

Ini menuntut bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih bertugas harus sudah mengosongkan tempat tinggal resmi mereka padaakhir tahun kemarin dan batasan waktu tersebut diperpanjang hingga tanggal 31 Januari 2025. Surat edaran ini dikirim ke para pemimpin di lembaga penelitian terkait untuk memfasilitasi pengingat bagi bawahan mereka tentang tenggat waktunya.

Bila pihak terkait tidak mengikuti langkah-langkah tersebut hingga tanggal 14 Maret 2025, maka kita akan melaporkkan adanya indikasi pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil ke Sekretaris Utama,” demikian tertulis dalam surat edaran.

Gelombang kegaduhan di Puspiptek Serpong berlanjut dari tahun sebelumnya ketika ribuan masyarakat terlibat dalam demonstrasi tersebut.

pensiunan

Para ilmuwan diminta untuk membersihkan rumah dinas yang sudah dihuninya selama bertahun-tahun. BRIN telah mengirim surat peringatan kepada mereka dan menuntut agar semua penghuni segera meninggalkan tempat serta mereturnkankan kuncinya pada tanggal terakhir 15 Mei 2024.

Surat peringatan tersebut adalah surat peringatan ketiganya setelah usaha pengosongan mulai Januari 2024 gagal terlaksana. Warga yang enggan mematuhi instruksi menyebutkan bahwa tempat tinggal resmi yang ditempati oleh ribuan mantan peneliti dan staf aktif Puspiptek/BRIN masih belum jelas status kepemilikan propertinya apakah dimiliki oleh BRIN atau bukan.

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan BRIN, Arywarti Marganingsih, menyebut bahwa penyitaan tersebut merupakan langkah berkelanjutan atas saran Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 dan 2023. Saran ini menunjukkan perlunya BRIN untuk membersihkan hunian di rumah dinas bagi mereka yang telah kehilangan kelayakan layak tinggal, misalnya karena pensiun.

Bagikan Artikel Ini
Twitter Email Salin Tautan Cetak
Artikel Sebelumnya AA1r4XPM Rayakan Ultah ke-38 di Penjara, Pesan Haru dari Nikita Mirzani
Artikel Berikutnya AA1AJKR0 Warna Taupe Ideal seperti Apa? Temukan Karakternya dan Kombinasi yang Pas

Sumber Terpercaya untuk Informasi Akurat dan Terbaru!

Kami berkomitmen untuk menyajikan berita yang akurat, objektif, dan terkini. Itulah sebabnya banyak orang mempercayai kami untuk mendapatkan informasi terbaru. Ikuti kami untuk pembaruan real-time tentang berita dan tren terbaru!
FacebookSuka
TwitterIkuti
InstagramIkuti
TikTokIkuti
WhatsAppIkuti
Google NewsIkuti

Posting Populer

8 Buah Segar yang Wajib Dicicipi Sehari-hari: Apel dan Nanas Menanti Anda

Voxnes.com Memakan buah dan sayuran dengan rutin dapat memperkuat kesejahteraan badan. Selanjutnya, jenis buah apakah…

Oleh Rany Nasution

Angin Kencang Rusak Venue Panahan PON XXI

Tenda Venue Panahan PON XXI Ambruk di Banda Aceh, Pertandingan Ditunda Banda Aceh, Aceh -…

Oleh Arsi Imam Baihaqi

Jejak Maha Kaya Soetikno yang Mengendalikan IPO Medela (MDLA) dan Jaring Usahanya di Grup Dexa

PT Medela Potentia Tbk (MDLA) berencana untuk melakukan penawaran umum pertamanya di Bursa Efek Indonesia…

Oleh Rany Nasution

Anda Mungkin Juga Menyukainya

AA1B40MP 1
governmentnewsnews mediapoliticspolitics and government

Menpan RB Jelaskan Penundaan Pengangkatan CPNS Hingga Oktober

Oleh Rany Nasution
AA1B1Ccu
governmentlocal newsnewspoliticspolitics and government

Rumah Dinas Gubernur Jakarta: Tempat Sejarah Yang Kini Beraksi Pramono

Oleh Rany Nasution

Menjadi Ahli Nuklir: Kisah Anak Dono Warkop DKI dan Keputusan Menerima Beasiswa dari Swiss Terbongkar oleh Indro

Oleh Rany Nasution

LSI Denny JA: Dedi Mulyadi adalah Panutan yang Wajib Ditiru oleh Semua Kepala Daerah

Oleh Rany Nasution
Voxnes Logo Voxnes Logo
FacebookSuka
TwitterIkuti
InstagramIkuti
TikTokIkuti
WhatsAppIkuti
Google NewsIkuti

Kanal

  • Voxnes Nusantara
  • Voxnes Global
  • Opini & Analisis
  • Sosok & Inspirasi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi & Inovasi
  • Gaya Hidup & Kesehatan
  • Hiburan & Budaya Pop
  • Lingkungan & Alam
  • Edukasi & Pengembangan Diri
  • Komunitas & Sosial
  • Olahraga

Berlangganan Newsletter

Daftarkan diri Anda untuk menerima artikel terbaru kami langsung di inbox Anda!

  • Disclaimer
  • Ketentuan Penggunaan
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Tentang Kami
  • Kontak

Copyright 2024 Voxnes Media. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Nama Pengguna atau Alamat Email
Kata Sandi

Lupa kata sandi?