KUR Pakai Data Pulsa, Begini Mekanisme Pengajuannya

Memperluas Akses KUR: Data Pembayaran Listrik dan Telekominikasi Jadi Solusi

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) Teten Masduki mengusulkan penggunaan data pembayaran listrik dan telekomunikasi sebagai basis tambahan dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pinjam dana bagi UMKM yang belum pernah memiliki riwayat kredit kepada perbankan, yang dikenal sebagai sektor UMKM "unbankable".

Tantangan UMKM Unbankable

Sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, namun sebagian besar terkendala akses terhadap pembiayaan formal. Akses yang sulit bagi UMKM unbankable ini memicu mereka bergantung pada alternatif pembiayaan yang seringkali memberatkan, seperti pinjaman online (pinjol), rentenir, dan fintech dengan suku bunga yang tinggi.

"Karena itu, kita perlu memberikan kemudahan untuk mengakses pembiayaan bagi UMKM, khususnya yang belum pernah tercatat dalam sistem perbankan," ujar Teten dalam sebuah konferensi pers.

Tradisi kredit yang bergantung pada histori kredit bank memberikan kesulitan bagi UMKM unbankable. Mereka, yang belum pernah meminjam uang ke bank, dianggap memiliki risiko tinggi oleh lembaga keuangan.

Data Alternatif untuk Memperluas Akses KUR

Teten Masduki melihat potensi besar dalam data pembayaran listrik dan telekomunikasi sebagai alternatif untuk menilai kemampuan membayar pinjaman UMKM. "Tingkat pembayaran listrik dan telekomunikasi bisa menjadi indikator dari kemampuan finansial seseorang atau UMKM dalam memenuhi kewajibannya," jelasnya.

Penggunaan data pembayaran listrik dan telepon ini tidak sepenuhnya baru. Setidaknya beberapa bank di Indonesia telah menerapkan model ini dalam proses credit scoring mereka. Selain itu, sistem ini juga telah lebih dari 145 negara di dunia.

Langkah ini diharapkan dapat membuka pintu bagi UMKM unbankable untuk mendapatkan akses KUR lebih luas.

Mitigasi Risiko dan Peningkatan Accessibilitas

Dengan melibatkan data non-tradisional seperti pembayaran listrik dan telekomunikasi, diharapkan rasio Non Performing Loan (NPL) UMKM dapat menurun.

Informasi tersebut juga memungkinkan bank untuk memperkirakan risiko kredit dengan lebih akurat, tidak hanya mengandalkan riwayat kredit berkas lama yang mungkin belum relevan terhadap kondisi UMKM saat ini.

Teten Masduki telah melakukan komunikasi dengan pihak operator telekomunikasi dan bank terkait usulan ini.

Harapan Menarik untuk Pengembangan UMKM

Tinjauan penggunaan data pembayaran listrik dan telekomunikasi dalam credit scoring diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi nira di tingkat mikro, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Adaptasi model pembiayaan yang inovatif ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.