Menteri Perhubungan Pastikan Alokasi Subsidi Transportasi Tetap Aman di RAPBN 2025

Subsidi Transportasi Aman di RAPBN 2025: Pernyataan Menhub Budi Karya

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan kepastian bahwa alokasi subsidi transportasi tetap terjaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. Hal ini disampaikan setelah Komisi V DPR RI memberikan persetujuan terhadap penambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam RAPBN 2025.

Budi Karya menegaskan bahwa tidak ada pengurangan subsidi transportasi di pemerintahan ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Keuangan atas pemahaman mereka terhadap kebutuhan subsidi, yang meliputi subsidi udara, laut, darat, dan kereta api.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir subsidi-subsidi yang (seperti) tahun lalu dan tahun ini ada tetap ada," tegas Menhub Budi Karya pada akhir rapat dengan Komisi V DPR RI, Jumat (20/9/2024)

Pertambahan Anggaran Kemenhub untuk Keberlanjutan Layanan

Keputusan penambahan anggaran untuk Kemenhub berdasarkan hasil perubahan belanja kementerian pada rapat Panja Pemerintah Pusat dengan DPR RI pada tanggal 11 September 2024.

Awalnya Kemenhub hanya dianggarkan sebesar Rp24,7 triliun untuk tahun 2025, kini angka tersebut meningkat menjadi Rp31,45 triliun. Meskipun tambahan anggaran belum memenuhi seluruh program prioritas Kemenhub, Menhub Budi Karya menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.

“Meskipun tambahan (anggaran) yang diterima belum memenuhi seluruh program prioritas kami, namun kami akan tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Alokasi Dana untuk Enam Unit Eselon I Kemenhub

Total penambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun tersebut dialokasikan untuk pemenuhan enam unit eselon I di bawah Kemenhub, yaitu:

• Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat
• Ditjen Perkeretaapian
• Ditjen Perhubungan Udara
• Ditjen Perhubungan Laut
• Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
• Badan Kebijakan Transportasi

Allocation of funds will ensure the smooth operation and development of various transportation sectors in Indonesia.