Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak memberikan banyak komentar mengenai peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung dalam kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jokowi menekankan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Prabowo sebagai presiden terpilih.
“Ditanyakan kepada Presiden terpilih,” ujar Jokowi, yang menunjukkan bahwa keputusan mengenai komposisi kabinet berada di tangan Prabowo.
Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Jokowi menjelaskan bahwa hak prerogatif untuk membentuk kabinet merupakan salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh presiden terpilih. “Kewenangan (pembentukan kabinet) itu merupakan hak prerogatif presiden (terpilih),” tambahnya, menegaskan pentingnya otonomi dalam penyusunan kabinet untuk pemerintahan yang akan datang.
PDIP Siap Mendukung Pemerintahan
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa partainya akan memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo jika terdapat kesamaan visi dan misi, meskipun PDIP tidak harus berada di dalam kabinet. “Jika visinya sama, maka PDIP dengan sendirinya, tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu atau tidak masuk kabinet juga pasti dukung. Intinya, bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati,” ujar Said di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, pada Jumat, 13 September 2024.
Kesamaan Visi dan Misi
Said Abdullah menekankan bahwa keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah prioritas utama bagi PDIP. Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo akan tetap ada meskipun tidak ada keanggotaan dalam kabinet. Hal ini menunjukkan komitmen PDIP untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kepentingan nasional, terlepas dari posisi formal mereka dalam pemerintahan.
Komitmen Terhadap Rakyat
Dengan fokus pada keselamatan dan kemakmuran rakyat, PDIP berusaha menunjukkan bahwa dukungan politik tidak selalu berarti harus ada dalam kabinet. “Bagi kami, keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati yang harus diperjuangkan bersama-sama,” tambah Said. Pernyataan ini mencerminkan sikap pragmatis PDIP dalam berpolitik, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada posisi kekuasaan semata.
Dengan Jokowi yang menyerahkan pembentukan kabinet kepada Prabowo, dan PDIP yang siap mendukung pemerintahan baru selama ada kesamaan visi, dinamika politik Indonesia menjelang pembentukan kabinet selanjutnya tampak semakin menarik. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen para pemimpin untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama, meskipun dalam konteks politik yang beragam. Ini adalah momen penting yang akan menentukan arah pemerintahan Indonesia di masa mendatang, dan bagaimana para pemimpin dapat bersinergi demi kepentingan bangsa.
