Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersiap menghadapi isu hoaks menjelang Pilkada serentak. Dirjen IKP Kominfo Prabu Revolusi menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan media mainstream hingga platform.
Kominfo telah bertemu dengan platform media sosial untuk membahas mitigasi hoaks. Harapannya, tidak hanya pemerintah yang aktif, tetapi juga platform berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoaks.
“Dengan platform, baru kemarin kami rapatnya, semua platform kita kumpulkan. Jadi kita akan menempati, mungkin minggu depan atau dua minggu lagi, agar hoaks itu juga yang secara aktif oleh platform dimitigasi. Jadi bukan dari pemerintah saja, tetapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoaks,” jelas Prabu, di Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Salah satu rencana yang diinisiasi adalah membentuk tim khusus yang akan memantau calon pemimpin daerah. Nama-nama peserta Pilkada akan dimasukkan ke dalam sistem dan ditandai atau di-tag.
Dengan begitu, informasi seputar calon kepala daerah yang ada di media sosial akan dipantau langsung. Saat ada hoaks dan disinformasi seputar mereka, bisa segera ditangani.
Metode ini diakui belum pernah dilakukan sebelumnya. Biasanya, penyaringan hoaks dilakukan melalui pelaporan dari pengguna baru kemudian ditangani pihak terkait.
“Misalnya nanti kalau sudah tetap daftar atau nama calon kepala daerah dari KPU, nama-nama itu akan kami register ke platform,” paparnya.
“Istilahnya, platform itu melakukan tagging, sehingga informasi seputar kalau calon-calon tersebut akan dijaga lebih. Akan ada tim khusus untuk memantau sekian ratus calon pimpinan daerah tersebut, sehingga kalau ada disinformasi atau hoaks itu bisa cepat direspons, bisa lebih cepat ditangani,” tambah Prabu.
