Voxnes.com
Andrie adalah seorangaktivis yang terlibat dalam diskusi tertutup tentang Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUUTNI) di sebuah hotel berkelas pada hari Sabtu, 15 Maret 2025.
Baru-baru ini media sosial ramai dengan undangan untuk mengirim pesan langsung kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna penolakan terhadap perubahan pada UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Pesan itu dapat disampaikan lewat pesan langsung (DM) pada platform media sosial, surel elektronik, atau informasi kontak lainnya yang tersedia untuk dihubungi.
Undangan tersebut kemudian diamini oleh sejumlah besar pengguna media sosial.
Sebagian dari mereka juga berbagi tangkapan layar pesan-pesan yang telah dikirim melalui Direct Message (DM) di platform-media sosial tersebut.
Sebagaimana diketahui, anjuran untuk mengirim pesan ini muncul setelah ada perubahan pada UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang saat ini tengah dipertimbangkan oleh DPR.
Masyarakat cemas bahwa perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dapat memulihkan fungsi ganda militer yang telah ditiadakan sejak masa Reformasi.
Selain itu, pada revisi tersebut, jumlah kementerian atau instansi yang dapat diduduki oleh anggota TNI tanpa harus menyodorkan pengunduran diri telah meningkat menjadi 16.
Undangan untuk menolak Rancangan Undang-undang Tentang TNI dimulai dengan aksi paraaktivis dari koalisi masyarakat sipil yang secara langsung menuju tempat pertemuan tersebut guna mengutarakan keberatan mereka.
Mereka tiba dengan memegangi beberapa poster yang berisikan kritik.
Tetapi, dia dicegah oleh dua pegawai yang memakai kain batik, hingga akhirnya dipaksa mundur dan jatuh.
Selama persidangan, mereka mengajukan permohonan untuk mengakhiri diskusi tentang Rancangan Undang-Undang Tentang TNI.
Seorangaktivis bernama Andrie secara terang-terangan menentang fungsi ganda dari TNI.
Siapa sebenarnya tokoh Andrie itu?
Andrie adalah seorang aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Penyiksaan (KontraS). Dengan memakai pakaian berwarna hitam, Andrie tampak mengejar agar bisa masuk ke dalam ruangan pertemuan.
Dikenal karena kesibukanannya dalam mendukung hak asasi manusia (HAM), Andrie sudah sejak lama bertekad untuk meningkatkan keterbukaan hukum di Indonesia.
Sebelum ikut bersama Kontras, Andrie Yunus sudah pernah menjabat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan memainkan peranan yang signifikan dalam mendukung advokasi hukum masyarakat umum.
Rapat Ubah Undang-Undang Tentang TNI Di Hotel Mewah Terkait dengan Penghematan Biaya
Rapat untuk merevisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaksanakan di Hotel Bintang Lima Fairmont, yang biaya menginapnya berkisar antara Rp 2,6 juta hingga Rp 10,6 juta setiap malam dan terletak sejauh dua kilometer dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta.
Dimas Bagus Arya Saputra dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengkritik pertemuan DPR yang diselenggarakan di sebuah hotel berkelas sementara pemerintah sedang menerapkan penghematan belanja.
Menurut dia, perbuatan DPR RI mencerminkan tingkat keterbukaan yang rendah dan kurangnya partisipasi masyarakat sipil, selain itu juga menolak aturan penghematan belanja negara oleh pemerintahan.
“Diskusi tentang Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di sebuah hotel berkelas mengindikasikan bahwa pengurangan anggaran hanyalah semacam trik. Pemerintah Indonesia seolah tak merasa bersalah dan hanya janji-janji kosong,” kata Dimas ketika diwawancarai oleh Kompas.com pada hari Minggu, 16 Maret 2025.
Sebenarnya, pemerintah telah menegakkan aturan penghematan anggaran yang berhasil mengurangi belanja nasional hingga memotong alokasi dana untuk bidang-bidang vital seperti pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Diskusi tentang perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan di sebuah hotel berkelas dipercaya akan memakan biaya negara dalam jumlah besar, selain itu hal ini juga dianggap melanggengkan ketidakadilan dan kurangnya penerapan demokrasi.
Fasilitas yang disediakan untuk anggota DPR di Hotel Fairmont
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa semua anggota Panja untuk perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberikan akomodasi penginapan di Hotel Fairmont, Jakarta.
“Segalanya pun dipersiapkan pula untuk ruang istirahatnya, mengingat waktunya penyelesaiannya memang tidak dapat ditetapkan dengan pasti. Terkadang pekerjaan baru berakhir menjelang fajar dan kita perlu waktu istirahat terlebih dahulu.” kata Indra, seperti dilansir Kompas.com pada Jumat (14/3/2025).
Tim Penjelasan Undang-Undang Tentang Angkatan Militer (Panja UU TNI) melibatkan 18 anggota dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berasal dari beberapa fraksi. Selain itu, pihak pemerintah juga membentuk sebuah kelompok kerja untuk merevisi undang-undang tentang militer yang terdiri atas empat perwakilan dari setiap kementerian: Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretaris Negara, dan Kementerian Keuangan.
Menurut Indra, tim mereka menyelenggarakan pertemuan di Hotel Fairmont dengan memperhatikan tarif pemerintah serta Standar Biaya Masukan (SBM) yang sesuai dengan angka yang dapat diterima oleh DPR.
Dia mengklaim bahwa tempat pertemuan Panja Revisi UU TNI tersebut sesuai dengan peraturan yang memperbolehkan rapat digelar di hotel mewah apabila membicarakan undang-undang bersifat sangat mendesak.
“Peraturan terkait pertemuan-pertemuan yang bersifat sangat penting dapat berlangsung di luar kantor DPR. Hal tersebut dijabarkan dalam butir 254 dari tata tertib mereka, dan proses ini telah dilaksanakan dengan persetujuan ketua DPR,” jelasnya lebih lanjut.
Estimasi biaya untuk pertemuan DPR di Fairmont
Hotel Fairmont Jakarta menyediakan variasi kamar dengan harga mulai dari Rp 2,6 juta sampaiRp 10,6 juta setiap malam.
Berdasarkan data dari Sekretariat Jenderal DPR RI, semua peserta yang terlibat dalam rapat membahas kembali Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia mungkin harus menginap di Hotel Fairmont sebanyak dua malam.
Harga sewa kamar selama dua hari per orang di Hotel Fairmont mulai dari Rp 5.260.000 untuk jenis kamar paling murah hinggaRp 21.360.000untuk tipe kamaryang paling mewah.
Harga sewa kamar di Hotel Fairmont untuk dua hari per orang mulai dari minimum Rp 5.260.000 untuk jenis kamar yang paling murah hinggaRp 21.360.000untukjenis kamaryangpaling mahal.
Apabila seluruh 34 anggota Panja turut serta dalam pertemuan pembaharuan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Hotel Fairmont, maka biaya penyewaan kamar hotel untuk dua hari dapat merambah ke angka Rp 178.840.000 jika memilih jenis kamar paling ekonomis sampai dengan Rp 726.240.000 apabila menetap di kelas suite yang lebih mewah.
Pada saat yang sama, Hotel Fairmont menawarkan berbagai jenis ruangan untuk acara pertemuan.
Biaya penyewaan ruangan rapat di Hotel Fairmont belum diketahui dengan jelas. Akan tetapi, perkiraannya dimulai sekitar Rp 84.700.000 untuk tahun 2022.
Selanjutnya, website Venuerific menyebutkan bahwa harga penyewaan ruang bola di Hotel Fairmont berkisar antara Rp 125.000.000 atau Rp 700.000 per orang.
Berdasarkan perhitungannya, tim khusus yang memeriksa penyempurnaan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) paling tidak merogoh kocek sebesar Rp 263.540.000 sampai dengan Rp 851.240.000 guna menyelenggarakan pertemuan di Hotel Fairmont.
Beberapa artikel ini sudah dipublikasikan di TribunJatim.com
