Voxnes.com
–
BANDUNG
– Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
Belakangan ini menjadi pembicaraan umum lantaran merilis keputusan-keputusan yang dinilai sebagai hal yang sensitif dan menuai pro kontra.
Setelah secara resmi disumpah menjadi pemimpin utama Jawa Barat pada hari Kamis (20/2), Demul, nama panggilan dari Dedi Mulyadi, telah menerbitkan beberapa peraturan yang memicu berbagai tanggapan baik positif maupun negatif.
Berawal dari pembatasan kegiatan study tour bagi siswa sekolah menengah atas/vocational school, sampai pada penataan area Puncak Bogor yang dievaluasi menjadi sumber utama banjir di daerah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).
Kristian Widya Wicaksono dari Program Studi Kebijakan Publik di Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung mengomentari bahwa Demul mempunyai gaya kepemimpinan otokratis yang berbeda dibandingkan dengan kepemimpinan otoriter.
“Karakteristik otoriter tersebut terlihat ketika ia membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya,” jelas Kristian dalam percakapan dengan JPNN pada hari Senin, 17 Maret 2024.
Menurut dia,
Demul
Memilih untuk membuat keputusan secara mandiri tanpa berdiskusi dengan stafnya lantaran memiliki rasa percaya diri yang tinggi, hingga ia yakin dapat menentukan pilihan tanpa perlu melibatkan orang lain.
“Pembunyinya adalah karena individu tersebut memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Sebab ia merasa bahwa ilmu serta data yang dimilikinya telah cukup untuk melakukan proses pengambilan keputusan,” jelas Kristian.
Di samping itu, gaya kepemimpinan Dedi yang sering kali turun langsung ke tengah masyarakat untuk meninjau masalah di lapangan memberinya kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan spontan.
Dedi Mulyadi termasuk tipe orang yang aktif di tengah masyarakat, ia percaya bahwa informasi dan pengetahuannya telah bertambah dengan menghadapi tantangan secara langsung, menurutnya hal tersebut sudah lebih dari cukup.
Kristian menyebutkan bahwa bila Demul tetap meneruskan pola kepemimpinan otoriter semacam itu, nantinya bisa timbul masalah di mana komunikasi antar birokrat bakal tertutup lantaran belum pernah dirintis dari dini. Hal tersebut berarti pejabat tinggi serta pakar staf enggan bertanggung jawab atas kondisi yang tengah berlangsung.
“Yang pertama adalah tentang bagaimana perasaan kepemilikan seseorang terhadap suatu keputusan. Saya sendiri tidak merasakan tanggung jawab atas keputusan tersebut karena telah ditentukan oleh atasan saya,” jelasnya. “Apabila muncul dampak buruk, mereka lebih condong untuk melepaskan diri dari masalah itu. Jadi intinya, saya tidak turut campur dalam hal ini dan karenanya juga tidak merasa memiliki,” lanjutnya.
Kedua, ia melanjutkan, jika terjadi suatu permasalahan, karyawan diharuskan untuk menyelesaikannya sendiri meskipun mereka tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, ini merupakan hal yang buruk sebab menciptakan pola pikir bahwa ‘karyawan baru tahu setelah masalah timbul,’ yaitu pada saat ada kendala atau persoalan saja.
Selanjutnya, menurut dia, Demil dengan latar belakang sebagai seorang pemimpin daerah yang telah memiliki banyak pengalaman harus memahami betapa pentingnya sistim birokrasi dalam pemerintahan. Kristian mengharapkan bahwa bekas bupati Purwakarta tersebut dapat mencakup pegawai negeri sipil (PNS) lain dalam proses pengambilan keputusan.
“Selayaknya ia mengerti bahwa telah berkarir selama 10 tahun dalam bidang birokrasi. Ini menunjukkan bahwa birokrasi bukan sekadar menerapkan keputusan, tetapi juga perlu memiliki rasa bertanggung jawab atas segala dampak dari setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh atasan,” jelasnya.
(mcr27/jpnn)
