Voxnes.com
, JAKARTA – Persatuan Pedagang Truk (
Aptrindo
Jakarta akan menghentikan semua aktivitasnya pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 20-21 Maret 2025, sebagai tindakan protes terhadap batasan tersebut.
angkutan barang
selama Lebaran.
Dharmawan Witanto, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Aprindo Jakarta, dalam pesan notifikasinya menyatakan bahwa sekitar 500 pelaku usaha jasa transportasi barang berencana untuk menggelar pemogokan operasional di area Jakarta secara keseluruhan.
“Bahwa pihak Aprtrindo tidak setuju dan menentang larangan operasional pengiriman barang yang berlangsung cukup panjang hingga 16 hari,” ungkap Dharmawan pada Senin (17/3/2025).
Penghentian Liburan Idul Adha, Aptrindo: Aliran Kirim Barang Terpengaruh
Selanjutnya, Dharmawan menyebut bahwa batasan itu memberikan dampak pada para pemain industri logistic serta khususnya kepada supir dan pekerja pikul yang bergaji per hari.
Dalam gerakan tersebut, Aptrindo meminta untuk merevisi waktu pembatasan aktivitas pengiriman barang saat liburan Idul Fitri tahun 2025.
:
Perpanjangan Pembatasan Pengiriman Barang, Ini Kata Aptrindo
Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan bahwa dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Masyarakat dan Negara cukup signifikan.
Dia menambahkan pula bahwa dorongan utama untuk pertumbuhan ekonomi berasal dari aktivitas transportasi logistik, bukan transportasi penumpang.
:
Nol ODOL Tahun 2023, Aptrindo: Biaya Pengiriman Barang Diprediksi Bertambah Mahal!
“Oleh karena itu, dampak dari gerakan transportasi barang terhadap perkembangan dan penyebaran ekonomi sangat signifikan,” ujarnya dalam pernyatan formal.
Dia pun mengungkapkan bahwa batasan operasi kendaraan pengangkut barang dari tanggal 24 Maret sampai 8 April tahun 2025 memberikan dampak negatif terhadap industri, seperti akumulasi produk jadi serta waktu tinggal yang lebih lama di dermaga, hal ini justru bertolakan lurus dengan usaha pemerintah untuk menyusun kembali angka-angka tersebut.
Di samping itu, penundaan dalam pengiriman mengakibatkan biaya demurrage meningkat, yang semakin merusak indeks logistik di Indonesia dan menurunkan keyakinan dari kalangan masyarakat internasional.
Bambang Haryo menyatakan betapa vitalnya peranan pengusaha jasa pengiriman dalam bekerja sama dengan pemerintahan, sebab angkutan darat membawahi 90% dari keseluruhan aktivitas distribusi barang di Indonesia.
Dia menyuaratkan kritikan terhadap kebijakan yang tak memperhitungkan kebutuhan negara, serta menebalkan bahwa permintaan Aptrindo bukan berasal dari kepentingannya sendiri tetapi untuk mendukung kelangsungan hidup di bidang industri dan perdagangan.
