Kebocoran Data NPWP 6 Juta Warganet: Dampak Potensial dan Ancaman Baru Siber

Jakarta – Beberapa hari lalu, dunia khususnya Indonesia digemparkan dengan kabar kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilaporkan mencapai 6 juta individu. Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya dari Vaksincom membenarkan keabsahan data yang dijual di platform Breach Forum. Pihaknya telah melakukan verifikasi silang dan menemukan bahwa data tersebut berasal dari sistem perpajakan nasional.

"Informasi yang kami dapatkan menunjukan bahwa data ini meliputi NPWP, data KPP, Kanwil DJP, data KLU, tanggal daftar pajak, dan status PKP. Semua komponen ini menunjukkan dengan jelas bahwa data ini berasal dari kantor pajak yang bocor," ujar Alfons dalam keterangan persnya kepada VOXNES.com.

Alfons menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengecek NIK yang tercantum dalam data bocor dan menemukan bahwa data tersebut valid sesuai dengan data kependudukan yang sebelumnya juga bocor.

Potensi Ancaman dan Modus Penipuan yang Dikhawatirkan

Kebocoran data NPWP ini menimbulkan kecemasan besar akan potensi penyalahgunaan informasi pribadi oleh peretas. Alfons menegaskan bahwa data yang tersebar di platform Breach Forum dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk tindakan kriminal seperti penipuan dan pencurian identitas.

"Kemungkinan eksploitasinya adalah penipuan dengan modus pelaku menyamar sebagai petugas pajak. Pelaku akan menghubungi korban dengan memberikan informasi pribadi yang akurat seperti nama, NPWP, dan status pajak yang dimiliki. Pelaku akan meyakinkan korban bahwa mereka menunggak pajak dan meminta pembayaran segera," jelas Alfons.

Alfons mengingatkan masyarakat untuk tidak tertipu dengan modus ini. "Jangan langsung percaya walaupun pelaku memiliki datamu. Periksa kembali dengan menghubungi kantor pajak resmi. Kamu dianjurkan untuk mencari nomor telepon resmi kantor pajak melalui situs resmi atau datang langsung ke kantor pajak yang dituju," imbaunya.

Daftar Data Terproyeksikan: Termasuk Nama-Nama Penting Negara

Data yang bocor termasuk NPWP beberapa pejabat negara, di antaranya Presiden Jokowi, beserta dua anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Selain itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan juga tercatat dalam daftar data yang bocor.

Lebih dari 10 ribu sampel data yang diungkap menunjukkan informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, hingga data geo-grafis seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Identitas pelaku yang menjual data ini adalah Bjorka, sosok yang sebelumnya juga diduga melibatkan dirinya dalam kebocoran data lembaga negara.

Kebocoran data iniunderscores the urgency of strengthening cybersecurity measures and raising awareness about data privacy among individuals and organizations alike.