Hilirisasi Berlanjut di Era Prabowo Subianto

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program hilirisasi di sektor pertambangan akan terus dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Bahlil menilai program hilirisasi telah terbukti menciptakan nilai tambah dan memberikan manfaat bagi penerimaan negara.

Hiilirisasi: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bahlil menekankan pentingnya pelestarian program hilirisasi dan komitmen untuk menggenjotnya di sektor pertambangan. Program ini akan dimulai dengan hilirisasi komoditas seperti bauksit, timah, dan tembaga, menyusul keberhasilan hilirisasi komoditas nikel yang telah mendongkrak perekonomian Indonesia.

"Jadi saya katakan bahwa hilirisasi ini kan sudah jalan. Nikel kan sudah bagus. Sekarang kita hilirisasi di komunitas lain. Di bauksit, di tembaga, di timah," ujar Bahlil.

Menurutnya, hilirisasi industri nikel dan sumber daya alam lainnya merupakan kunci dalam upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di atas 5%.

"Tetapi sekarang kita lagi penataan terhadap bahan-bahan baku kita. Agar bahan baku kita betul-betul diberikan kepada perusahaan yang bisa melakukan hilirisasi. Atau bekerja sama dengan industri-industri," jelasnya sembari menambahkan bahwa penataan ini bertujuan untuk memastikan material baku dimanfaatkan secara efisien dan bernilai tambah yang lebih tinggi.

Jejak Keberhasilan Hilirisasi:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara berkala berupaya memberikan penjelasan mengenai program hilirisasi nikel sebagai salah satu kebijakan pentingnya. Berdasarkan data yang disampaikan Presiden Jokowi, nilai ekspor hilirisasi nikel Indonesia telah melonjak signifikan.

Nilai ekspor hilirisasi nikel RI meningkat berkali-kali lipat, dari yang hanya Rp 33 triliun ketika hanya mengekspor bijih nikel, kini telah naik menjadi Rp 510 triliun.

"Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 billion nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya Rp 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp 510 triliun," ungkap Presiden Jokowi.

Jokowi mengakui, bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor bijih nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Diantaranya gugatan dari Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Dan kita kalah. tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun," terang Jokowi.

Ekspor Asli Indonesia dan Semenjak Hilirisasi

Yang terpenting saat ini, kata Jokowi, Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik (Electric Vehicle/ EV). Sehingga, impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu per satu mulai terwujud.

program hilirisasi nikel menjadi simbol dari perubahan pola ekspor Indonesia, yakni dari ekspor bahan baku menjadi ekspor produk jadi. Program ini diharapkan akan terus diteruskan di era pemerintahan baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.