• Bocornya Data NPWP Ditengarai karena Penyimpanan di Banyak Tempat

Data NPWP 6 Juta Orang Bocor: Jokowi Panggil Kominfo dan BSSN Pogramm

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terkait dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jokowi langsung menginstruksikan jajarannya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber Sandi Nasional untuk melakukan mitigasi.

"Iya, saya sudah memerintahkan Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk memitigasi secepatnya," tegas Jokowi saat dijumpai di depan gerbang tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi menduga kebocoran data ini terjadi karena adanya keteledoran terkait password dan penyimpanan data yang tersebar di berbagai tempat. Hal ini, menurut Jokowi, menjadi celah besar bagi para hacker untuk mengakses dan mengambil data-data sensitif tersebut.

"Pem penyimpanan data yang menurut saya juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," jelasnya.

Kebocoran Data Besar-Besaran

Dugaan kebocoran data NPWP ini pertama kali diungkapkan oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia. Ia menyampaikan informasi melalui akun media sosialnya bahwa 6 juta data NPWP diduga terjual di Breach Forum, sebuah platform gelap di dark web yang dikenal sebagai tempat jual beli data pribadi.

Di antara jutaan data yang bocor tersebut terdapat data NPWP milik prominent figure negara, termasuk Presiden Jokowi beserta dua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. また、 Budi Arie Setiadi , Menteri Kominfo, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir dan Zulkifli Hasan juga disebutkan sebagai pemegang NPWP yang diduga bocor.

Teguh menjelaskan bahwa terdapat sampel 10 ribu data yang diberikan pelaku, mengandung informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, hingga provinsi.

Ditambahkan pula, akun yang menjual data tersebut berinisial Bjorka, sosok yang sebelumnya juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara.

Terdapat juga informasi mengenai tanggal kebocoran terjadi pada bulan September 2024, dengan total data sebanyak 6.663.379 dijual dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar.

Wawasan Timbang Timbal Soal Kebocoran Data

Kejadian ini kembali menggugah kesadaran untuk memprioritaskan keamanan data pribadi di era digital. Pejabat pemerintah di Indonesia perlu fokus pada perbaikan sistem pusat data untuk mencegah celah keamanan dan meningkatkan kualitas keamanan siber agar kejadian serupa tidak terulang.

Pemerintah juga perlu memperkuat langkah-langkah edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan meningkatkan kesadaran tentang ancaman terhadap keamanan siber.