Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan di balik kenaikan signifikan pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi yang lebih luas dalam struktur kementerian tersebut. Dalam diskusi peluncuran buku biografinya yang berjudul Sri Mulyani No Limits, Reformasi dengan Hati, Sri Mulyani berbagi pengalamannya ketika baru menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Sri Mulyani mengaku terkejut dengan besaran gaji PNS di kementeriannya, yang menurutnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi lain di luar pemerintah. Dia menyebutkan bahwa gajinya saat menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bahkan lebih tinggi daripada gaji Direktur Jenderal Pajak.

“Kayaknya Dirjen Pajak kerjaannya luar biasa berat deh,” ungkap Sri Mulyani.

Proses Pengajuan Kenaikan Gaji

Setelah menyadari kenyataan tersebut, Sri Mulyani meminta para pejabat di Kementerian Keuangan untuk mengajukan usulan kenaikan gaji. Awalnya, tiga skenario kenaikan gaji diajukan, yakni 30%, 40%, dan 60%. Namun, setelah melakukan simulasi, Sri Mulyani merasa angka tersebut tidak mencukupi.

“Kalau segini, saya tidak akan pernah bisa meminta mereka banyak bekerja,” tegasnya.

Mantan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, yang turut hadir dalam diskusi, menjelaskan bahwa pejabat kementerian kemudian merumuskan tiga skenario baru dengan persentase yang jauh lebih tinggi, yaitu 100%, 200%, dan bahkan 300%. Marwanto menyampaikan bahwa meskipun para pejabat merasa ragu dengan usulan yang tampaknya sangat tinggi itu, mereka terkejut ketika Sri Mulyani memilih opsi kenaikan tunjangan kinerja mendekati 300%.

“Dengan tanpa harapan sebenarnya bahwa itu akan dipilih oleh Ibu Sri Mulyani,” katanya.

Alasan Kenaikan yang Signifikan

Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusannya untuk menaikkan tunjangan kinerja PNS Kemenkeu sebesar 300% bukanlah keputusan yang sembarangan. Dia meyakini bahwa pegawai Kemenkeu tidak akan dapat bekerja secara optimal jika mereka terus menerus khawatir tentang kebutuhan sehari-hari, seperti mencukupi kebutuhan keluarga.

“Kalau mereka kerja dalam keadaan perutnya belum tenang, memikirkan sekolah anaknya tidak cukup, ya kita tidak bisa berharap mereka kerja dengan benar,” ungkapnya.

Respon Terhadap Kritikan

Meskipun kebijakan ini telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, Sri Mulyani mengakui bahwa ada juga kritik yang datang, terutama terkait kekhawatiran bahwa anggaran negara akan tersedot hanya untuk gaji PNS. Namun, ia yakin bahwa keputusan ini adalah langkah yang benar dan perlu diambil. Kenaikan tunjangan kinerja akan diiringi dengan peningkatan kinerja dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pegawai-pegawainya.

“Sementara kita juga terus memperbaiki kinerja, performa, dan pengawasan,” tambah Sri Mulyani.

Kenaikan pendapatan PNS di Kementerian Keuangan yang diputuskan oleh Sri Mulyani mencerminkan komitmen untuk memperbaiki struktur gaji dan kinerja pegawai. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan PNS, tetapi juga mendukung upaya reformasi dan integritas dalam lembaga pemerintah. Sri Mulyani meyakini bahwa jika pegawai merasa diperhatikan dan sejahtera, maka mereka akan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik pun akan meningkat.